Regulasi & Standar Industri 21 Min Read 11 November 2026 Verified Engineering Article

Panduan Biaya & Alur Sertifikasi SDPPI Kominfo untuk Perangkat IoT di Indonesia (Update 2026)

ST
Tim Engineering R&D Sayuswa Industrial Automation, Telemetry & IIoT Specialist

Catatan Kepatuhan Regulasi untuk Perancang Hardware IoT dan Manajer Kepatuhan Telekomunikasi:

Peredaran perangkat keras elektronik yang memancarkan gelombang radio di Indonesia tunduk pada sertifikasi tipe Ditjen SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika (saat ini Kementerian Komunikasi dan Digital RI). Modul nirkabel seperti Wi-Fi, Bluetooth Low Energy (BLE), LoRaWAN, dan modem seluler 4G LTE/5G wajib mengantongi sertifikat resmi sebelum dipasarkan atau digunakan pada instalasi komersial. Mengedarkan perangkat tanpa sertifikat melanggar Undang-Undang Telekomunikasi dengan ancaman pidana dan penyitaan barang. Ulasan berikut merinci struktur biaya uji laboratorium, tarif resmi PNBP tahun 2026, alokasi frekuensi izin kelas, prosedur e-Sertifikasi, serta kaidah perancangan sirkuit PCB agar memenuhi persyaratan uji laboratorium.

Dasar Hukum Kewajiban Sertifikasi SDPPI untuk Perangkat IoT

Standardisasi perangkat telekomunikasi bertujuan melindungi alokasi spektrum frekuensi radio nasional dari gangguan sinyal liar (interferensi elektromagnetik), menjaga keselamatan pengguna dari paparan radiasi, serta memastikan proteksi kelistrikan sesuai standar keselamatan kerja:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Pasal 32 ayat (1) menetapkan bahwa perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan, atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis dan mendapatkan izin dari kementerian terkait. Berdasarkan Pasal 52, pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda maksimal Rp 100.000.000,-. Dalam penegakannya, Ditjen SDPPI bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menahan produk impor nirkabel yang tidak memiliki Persetujuan Impor (PI) atau sertifikat tipe yang sah.

2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 16 Tahun 2018 dan PM Kominfo No. 2 Tahun 2023

Regulasi ini mengatur tata cara sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi, mekanisme pengujian di balai uji terakreditasi, masa berlaku sertifikat (3 tahun dengan opsi perpanjangan), serta kewajiban pembubuhan label dan QR Code pada kemasan dan fisik bodi produk jadi.

3. Kepmenkominfo Nomor 107 Tahun 2019 tentang Spektrum Frekuensi Berdasarkan Izin Kelas

Keputusan Menteri ini menjadi acuan teknis regulasi untuk komunikasi mesin-ke-mesin (M2M) dan Internet of Things. Dokumen ini mendikte rentang kanal frekuensi kerja, batas daya pancar efektif (EIRP), serta ambang batas emisi palsu (spurious emissions) untuk perangkat nirkabel berdaya rendah.

Klasifikasi Alokasi Frekuensi Resmi ISM Band di Indonesia

Perancang hardware IoT wajib memastikan frekuensi kerja modul radio sesuai dengan alokasi spektrum di Indonesia. Menggunakan modul yang diprogram untuk standar Amerika Serikat (FCC) atau Eropa (CE) tanpa penyesuaian frekuensi lokal berpotensi ditolak saat pengujian laboratorium. Tabel berikut memuat batasan teknis frekuensi legal di Indonesia:

Teknologi Radio Rentang Frekuensi Resmi Batas Maksimum Daya (EIRP) Standar Acuan Pengujian Ketentuan Teknis
Wi-Fi 2.4 GHz (802.11 b/g/n/ax) 2400,0 s/d 2483,5 MHz (Kanal 1 – 13) 100 mW (20 dBm) BBPPT / ETSI EN 300 328 Kanal 14 dilarang untuk penggunaan komersial di Indonesia.
Bluetooth & BLE (v4.2 / v5.0 / v5.3) 2400,0 s/d 2483,5 MHz (40 Kanal BLE) 100 mW (20 dBm) BBPPT / ETSI EN 300 328 Pengujian hopping frequency dan duty cycle disertakan pada berkas teknis.
LoRaWAN (Long Range Wireless) 920,0 s/d 923,0 MHz (Band AS923-2) 500 mW (27 dBm) Kepmenkominfo No. 107/2019 Band US915 dan EU868 tidak diizinkan. Firmware wajib dikunci ke AS923-2.
Wi-Fi 5 GHz (802.11 a/n/ac/ax) 5150 – 5350 MHz & 5725 – 5825 MHz 200 mW s/d 1.000 mW (outdoor) ETSI EN 301 893 Fitur DFS dan TPC aktif pada rentang 5250-5350 MHz.
Seluler 4G LTE IoT (Cat-M1 / NB-IoT) Band 1, Band 3, Band 5, Band 8, Band 40 200 mW (23 dBm) / Standar 3GPP 3GPP TS 36.521 / ETSI EN 301 908 Memenuhi verifikasi nilai TKDN untuk kategori perangkat seluler.
RFID & NFC Smart Card 13,56 MHz (HF) / 920 – 923 MHz (UHF) 42 dBμA/m pada jarak 10 m ETSI EN 300 330 / ISO 14443 UHF RFID menerapkan teknik frequency hopping.

Ketentuan frekuensi LoRaWAN memerlukan perhatian khusus. Di Amerika Serikat standar LoRaWAN beroperasi pada 902 hingga 928 MHz (US915), sedangkan di Eropa beroperasi pada 868 MHz (EU868). Di Indonesia, frekuensi 868 MHz dialokasikan untuk layanan seluler komersial berlisensi. Mengoperasikan perangkat LoRa pada 868 MHz diklasifikasikan sebagai pemancar ilegal yang mengganggu jaringan operator telekomunikasi. Indonesia secara resmi menetapkan rentang 920 hingga 923 MHz (Plan AS923-2). Modul Semtech SX1262 atau SX1302 yang diimpor wajib dikonfigurasi pada rentang sub-band Indonesia.

Rincian Estimasi Biaya Sertifikasi SDPPI IoT Tahun 2026

Struktur pembiayaan sertifikasi mencakup dua komponen utama: biaya pengujian fisik di balai uji terakreditasi dan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disetorkan ke kas negara:

1. Komponen Biaya Pengujian Laboratorium Terakreditasi

Biaya pengujian ditentukan oleh jumlah modul pemancar radio aktif dan jenis uji yang dipersyaratkan:

  • Pengujian Radio Frequency (RF Test): Mengukur stabilitas frekuensi kerja, bandwidth pemancaran, daya pancar maksimum (EIRP), power spectral density, dan batas emisi palsu pada domain frekuensi. Biaya berkisar antara Rp 8.000.000 hingga Rp 15.000.000 per modul frekuensi.
  • Pengujian Kompatibilitas Elektromagnetik (EMC Test): Memverifikasi apakah perangkat menimbulkan gangguan elektromagnetik ke lingkungan (Radiated dan Conducted Emission berdasarkan CISPR 32) serta ketahanan terhadap gangguan elektrostatik luar (ESD immunity EN 61000-4-2 hingga ±8 kV kontak dan ±15 kV udara). Biaya berkisar antara Rp 7.500.000 hingga Rp 15.000.000.
  • Pengujian Keselamatan Kelistrikan (Electrical Safety Test): Memeriksa ketahanan insulasi tegangan tinggi, arus bocor, dan proteksi hubung singkat sesuai standar IEC 62368-1. Biaya berkisar antara Rp 6.000.000 hingga Rp 10.000.000.

2. Tarif PNBP Penerbitan Sertifikat Resmi (PP No. 43 Tahun 2023)

Setelah laporan hasil uji (LHU) dinyatakan memenuhi syarat teknis, pemohon menerima Surat Perintah Pembayaran (SP2) resmi dari Kominfo:

  • Biaya Permohonan Sertifikat Baru: Rp 1.500.000 per model perangkat.
  • Biaya Penerbitan Sertifikat SDPPI: Rp 3.000.000 per sertifikat tipe.
  • Total Setoran PNBP Resmi: Rp 4.500.000 per model perangkat.

Kategori Perangkat IoT Modul Komunikasi Biaya Uji Lab (BBPPT / TTH) Tarif PNBP SP2 Total Estimasi Budget
Sensor Node (Single RF) Hanya Bluetooth Low Energy (BLE) atau Wi-Fi 2.4 GHz Rp 12.000.000 – Rp 18.000.000 Rp 4.500.000 Rp 16.500.000 – Rp 22.500.000
Industrial IoT Gateway Komposit Dual-Band Wi-Fi (2.4/5 GHz) + BLE + RS485 Fieldbus Rp 25.000.000 – Rp 38.000.000 Rp 4.500.000 Rp 29.500.000 – Rp 42.500.000
Telemetri Seluler / GPS Tracker Modem 4G LTE Cat-M1/NB-IoT + GNSS GPS + Bluetooth Rp 35.000.000 – Rp 55.000.000 Rp 4.500.000 Rp 39.500.000 – Rp 59.500.000
Gateway LoRaWAN Jarak Jauh LoRa AS923-2 8-Channel + Ethernet + Wi-Fi Backhaul Rp 22.000.000 – Rp 32.000.000 Rp 4.500.000 Rp 26.500.000 – Rp 36.500.000

Penghematan biaya dapat dicapai jika perancangan perangkat menggunakan modul radio yang telah bersertifikat terpisah atas nama prinsipal (seperti modul ESP32-WROOM-32E dari Espressif atau Quectel EC200U). Produsen dapat mengajukan sertifikasi jalur integrasi modul (host integration) yang berfokus pada pengujian EMC casing dan keselamatan elektrikal perangkat akhir tanpa mengulang pengujian karakter RF internal chip secara penuh.

Alur 5 Langkah Pengurusan Sertifikasi SDPPI

Proses sertifikasi SDPPI dilakukan secara terintegrasi melalui portal daring e-Sertifikasi Kominfo yang terhubung dengan Online Single Submission (OSS RBA):

LANGKAH 01
Registrasi Hak Akses
Pembuatan akun perusahaan di portal sertifikasi.postel.go.id menggunakan NIB OSS RBA dengan KBLI industri manufaktur elektronik atau perdagangan besar teknologi.
LANGKAH 02
Penyiapan Berkas Teknis
Penyusunan berkas spesifikasi teknis, skematik rangkaian, diagram blok radio, tata letak jalur PCB, panduan pengguna bahasa Indonesia, dan Surat Pernyataan Kesesuaian (DoC).
LANGKAH 03
Penyiapan Sampel Uji
Menyerahkan minimal 2 unit sampel ke laboratorium penguji: 1 unit normal dan 1 unit modifikasi dengan konektor koaksial SMA (conducted harness) dengan firmware uji RF terpasang.
LANGKAH 04
Uji Fisik & Terbit LHU
Pengujian parameter RF di ruang anechoic chamber, emisi konduksi/radiasi EMC, dan uji keselamatan elektrik. Laboratorium menerbitkan Laporan Hasil Uji (LHU) resmi.
LANGKAH 05
Penerbitan Sertifikat & QR
Evaluasi akhir oleh Ditjen SDPPI, penerbitan tagihan SP2 PNBP, pembayaran melalui kas negara, dan terbitnya sertifikat tipe digital resmi berformat QR Code.

Strategi Rekayasa Hardware Lolos Uji Laboratorium pada Kesempatan Pertama

Mengulang pengujian laboratorium akibat status Not Complied menambah biaya pengujian ulang dan memperlambat jadwal peluncuran produk ke pasar. Tiga aspek teknis berikut menjadi faktor penentu kelulusan:

1. Firmware Pengujian RF (RF Test Mode Firmware)

Laboratorium uji BBPPT atau Telkom Test House memerlukan kontrol transmisi radio secara berkelanjutan, bukan transmisi berkala seperti pada aplikasi konsumen. Pengembang wajib menyediakan firmware khusus dengan kendali serial UART:

  • Mode Transmisi Kontinu (Continuous Wave / CW): Perangkat memancarkan sinyal unmodulated carrier pada kanal bawah, tengah, dan atas untuk pengujian stabilitas frekuensi dan daya pancar.
  • Mode Modulasi Kontinu (Continuous Modulated Transmission): Transmisi data pseudorandom (PRBS9) pada siklus kerja penuh (100% duty cycle) guna memetakan spektrum daya dan emisi harmonisa.
  • Mode Penerima Kontinu (Continuous Receive): Mengunci penerima radio pada kanal tertentu untuk evaluasi sensitivitas dan emisi liar penerima.

2. Tata Letak Jalur PCB Anti-Interferensi Elektromagnetik (EMC/EMI)

Kegagalan uji laboratorium paling sering disebabkan oleh radiasi elektromagnetik liar dari regulator switching DC-DC (buck/boost) atau jalur clock mikrokontroler:

  • Gunakan papan sirkuit minimal 4 layer dengan Layer 2 difungsikan sebagai solid ground plane tanpa terpotong jalur sinyal.
  • Lindungi sirkuit pemancar radio, kristal osilator, dan konverter daya menggunakan kaleng pelindung logam (RF shielding can) yang terhubung ke ground via jahitan via (via stitching) berjarak 2 hingga 3 mm.
  • Pasang filter Common-Mode Choke, Ferrite Bead pada rentang 100 MHz, dan kapasitor decoupling keramik bernilai ganda (10 pF, 100 nF, 10 uF) pada titik masukan daya DC.

3. Sirkuit Pencocokan Impedansi Antena (Pi-Network)

Sediakan footprint komponen pencocok impedansi bertipe Pi (tiga komponen: kapasitor shunt 1, induktor seri, dan kapasitor shunt 2) di antara pin keluaran RF chip dan konektor antena. Penempatan ini memudahkan proses penalaan (tuning) saat pengujian untuk meredam harmonisa kedua dan ketiga yang melewati batas emisi standar CISPR.

Analisis Link Budget dan Formula Perhitungan Daya Pancar EIRP

Parameter daya pancar yang dievaluasi laboratorium adalah Equivalent Isotropically Radiated Power (EIRP), yang merepresentasikan akumulasi daya pancar efektif keluaran antena:

Persamaan Daya Pancar Efektif (EIRP)

Kalkulasi daya pancar EIRP dinyatakan dalam satuan logaritmik decibel-milliwatt (dBm):

EIRP (dBm) = PTX (dBm) – Lcable (dB) + Gantenna (dBi)

Keterangan Notasi:
• PTX (dBm) = Daya keluaran pemancar radio yang terukur pada konektor RF.
• Lcable (dB) = Redaman kabel koaksial, jalur transmisi mikrostrip pada PCB, dan konektor fisik.
• Gantenna (dBi) = Penguatan (Gain) antena terpasang relatif terhadap radiator isotropis.
• Konversi Daya ke Milliwatt: P(mW) = 10 (P(dBm) / 10)

Menghindari Diskualifikasi Akibat Daya Lebih (Over-Power)

Batas maksimum EIRP untuk Wi-Fi 2.4 GHz dan BLE di Indonesia adalah 100 mW atau +20,0 dBm. Modul Wi-Fi dengan daya output PTX sebesar +19,0 dBm yang dipasangi antena eksternal dengan penguatan +5,0 dBi dan redaman kabel 0,5 dB akan menghasilkan:

EIRP = +19,0 dBm - 0,5 dB + 5,0 dBi = +23,5 dBm (setara dengan 223,8 mW).

Nilai ini dinyatakan tidak memenuhi syarat (Not Complied) oleh laboratorium penguji karena melebihi batas legal 100 mW. Solusi rekayasa yang diterapkan Sayuswa adalah mengunci daya maksimum modul pada register firmware (misalnya dibatasi ke +15,0 dBm) sebelum sampel diserahkan ke balai uji, sehingga total nilai EIRP berada pada ambang aman (+19,5 dBm).

Prosedur Pengujian SAR (Specific Absorption Rate) dan Keselamatan Manusia

Untuk perangkat IoT yang digunakan dekat dengan tubuh manusia (wearable devices, kartu tanda pengenal pintar pekerja tambang, atau gelang pasien), Ditjen SDPPI menerapkan evaluasi keselamatan radiasi:

  • Kapan Uji SAR Diwajibkan: Pengujian SAR berlaku apabila antena perangkat berada pada jarak 20 cm atau kurang dari tubuh manusia saat beroperasi normal dan daya pancar radio melampaui batas pengecualian daya rendah.
  • Batas Paparan Baku Mutu: Berdasarkan pedoman ICNIRP dan standar IEEE C95.1, batas SAR untuk masyarakat umum di Indonesia adalah maksimal 1,6 W/kg yang dirata-ratakan pada 1 gram jaringan tubuh untuk kepala dan batang tubuh, atau 4,0 W/kg untuk anggota badan (tangan dan kaki).
  • Pengujian Phantom Chamber: Balai uji memanfaatkan manekin phantom berisi cairan simulasi jaringan tubuh (tissue-equivalent liquid). Lengan robotik dengan probe medan listrik (E-field) memindai distribusi medan elektromagnetik secara 3 dimensi saat perangkat beroperasi pada daya pancar penuh.

Penyelesaian Gangguan Harmonisa Clock 240 MHz dan 480 MHz

Pada pengujian radiasi elektromagnetik (Radiated Emission) di ruang anechoic chamber, lonjakan emisi liar sering muncul pada frekuensi harmonisa clock prosesor berkecepatan tinggi (keluarga ESP32-S3 atau ARM Cortex-M7), khususnya pada rentang 240 MHz, 480 MHz, dan 720 MHz.

Jalur clock serial bus SPI berkecepatan tinggi yang mengalami fenomena pantulan sinyal (ringing) akibat ketidakcocokan impedansi meradiasikan gelombang elektromagnetik ke udara bebas. Langkah mitigasi yang terbukti efektif meliputi:

  1. Pemasangan Resistor Seri (Series Damping Resistor): Menambahkan resistor SMD bernilai 22 Ohm hingga 33 Ohm secara seri pada pin keluaran clock mikrokontroler untuk memperhalus laju transisi tegangan (slew rate) dan menghilangkan ringing tanpa mengganggu integritas transmisi data.
  2. Perisai Jalur Sinyal Kritis: Mengapit jalur sinyal clock frekuensi tinggi di antara dua jalur ground (coplanar waveguide with ground) yang terhubung ke ground plane bawah dengan barisan via stitching.
  3. Susunan Layer PCB Simetris: Pada papan sirkuit 4-layer, susunan ideal untuk menekan radiasi adalah: Layer 1 (Sinyal Atas & Komponen), Layer 2 (Solid Ground Plane), Layer 3 (Power Plane / Routing Catu Daya), dan Layer 4 (Sinyal Bawah). Ground plane pada Layer 2 berfungsi sebagai perisai penyerap medan elektromagnetik.

Mitigasi Emisi Konduksi DC-DC Converter & Proteksi Lonjakan Listrik (EMC Conducted Emissions)

Selain pengujian radiasi over-the-air, laboratorium sertifikasi mengukur kebocoran emisi konduksi pada saluran kabel catu daya dan kabel antarmuka data menggunakan Line Impedance Stabilization Network (LISN) pada rentang frekuensi 150 kHz hingga 30 MHz. Kegagalan umum bersumber dari switching noise konverter buck/boost dan ketidakcukupan filter saluran masukan:

  1. Pengecilan Loop Arus Frekuensi Tinggi (Hot Loop Minimization): Pada topologi regulator switching, loop yang dibentuk oleh kapasitor input keramik, MOSFET internal/eksternal, dan dioda penyearah (atau MOSFET sisi rendah) memancarkan induktansi parasitik tinggi. Desainer PCB wajib menempatkan kapasitor decoupling masukan sedekat mungkin (kurang dari 1 mm) ke pin VIN dan PGND IC konverter tanpa melewati via.
  2. Peredaman Deringan Node Switching (SW Node Snubber): Lonjakan tegangan tajam (voltage overshoot) dan osilasi frekuensi tinggi pada node switching diatasi dengan memasang sirkuit snubber RC seri (resistor 2,2 Ohm hingga 10 Ohm dan kapasitor keramik 470 pF hingga 2,2 nF) dari node SW ke ground sinyal daya.
  3. Penyaring Mode Bersama (Common Mode Filter) pada Port USB dan Catu Daya: Memasang Common Mode Choke dengan impedansi minimal 500 Ohm pada frekuensi 100 MHz di dekat konektor masukan DC atau kabel USB. Komponen ini menahan noise mode bersama yang merambat melalui kabel eksternal yang dapat bertindak sebagai antena monopo liar.
  4. Dioda Transient Voltage Suppression (TVS Array): Melindungi port komunikasi (RS485, USB, Ethernet) dan pin I/O eksternal dari sengatan listrik statis dengan dioda TVS berkapasitansi rendah (kurang dari 1 pF untuk jalur data frekuensi tinggi) sesuai standar kekebalan ESD IEC 61000-4-2 Level 4 (8 kV kontak langsung, 15 kV lucutan udara).

Kewajiban Pembubuhan Label dan QR Code SDPPI pada Produk Jadi

Setelah sertifikat diterbitkan, pemegang sertifikat wajib membubuhkan label sertifikasi resmi sebelum perangkat didistribusikan:

Format Baku Label Sertifikasi SDPPI

Label dicetak secara jelas, mudah terbaca, tahan luntur, dan melekat kuat pada fisik perangkat keras dan kotak kemasan pembungkus:

[GAMBAR QR CODE RESMI SDPPI]
NOMOR SERTIFIKAT : [Nomor Sertifikat]/SDPPI/[Tahun]
PLG ID : [Nomor Identitas Pelanggan Pemohon]

Ketentuan Pemasangan:
1. Jika ukuran fisik perangkat sangat kecil, nomor sertifikat dan QR Code dicetak pada kemasan ritel dan buku panduan penggunaan.
2. QR Code pada label dapat dipindai oleh kamera ponsel dan menautkan langsung ke data sertifikat di portal resmi Ditjen SDPPI.

Layanan Rekayasa Desain dan Pendampingan Sertifikasi SDPPI Sayuswa

PT Sayuswa Multi Teknologi mendampingi industri manufaktur hardware dan importir teknologi dalam tahapan rekayasa dan perizinan perangkat telekomunikasi di Indonesia:

  • Pre-Compliance Testing: Pengujian awal spektrum radio dan kebocoran radiasi menggunakan Spectrum Analyzer dan Near-Field Probe di laboratorium internal Sayuswa untuk mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian sebelum sampel diserahkan ke balai uji.
  • Pembuatan Firmware Uji (Test Mode Harness): Penyiapan firmware uji interaktif untuk platform ESP32, STM32, Nordic nRF52, Raspberry Pi, dan modem Quectel/SIMCom agar teknisi laboratorium dapat langsung menguji parameter radio.
  • Optimalisasi Tata Letak PCB: Penataan jalur sirkuit 4-layer, integrasi sirkuit pencocok impedansi, dan penambahan kaleng pelindung RF guna meredam emisi harmonisa.
  • Turnkey Manajemen e-Sertifikasi: Penanganan berkas administrasi teknis, pengawalan uji fisik di BBPPT Tapos atau Telkom Test House Bandung, hingga penerbitan sertifikat tipe resmi digital berformat QR Code atas nama perusahaan Anda.

Konsultasi Sertifikasi SDPPI Perangkat IoT

Diskusikan arsitektur radio hardware, estimasi biaya pengujian laboratorium resmi, dan persiapan sampel uji bersama tim spesialis RF dan embedded firmware Sayuswa untuk memastikan kelulusan sertifikasi Ditjen SDPPI.


Konsultasi Sertifikasi SDPPI IoT via WhatsApp

FAQ: Pertanyaan Seputar Biaya dan Alur Sertifikasi SDPPI IoT

Apakah prototipe hardware IoT yang masih dalam tahap pengujian lapangan wajib bersertifikat SDPPI?

Untuk prototipe R&D internal di dalam laboratorium tertutup, sertifikasi belum diwajibkan. Namun jika prototipe tersebut diuji coba di luar laboratorium, dipamerkan di pameran umum, atau dipasang di fasilitas komersial klien, perangkat tersebut wajib memiliki izin uji coba atau Izin Stasiun Radio (ISR) sementara untuk menghindari pelanggaran penyiaran frekuensi liar.

Berapa total durasi waktu yang dibutuhkan dari pendaftaran hingga sertifikat SDPPI terbit?

Durasi waktu pengurusan sertifikasi melalui jalur uji lab lokal umumnya memakan waktu antara 4 hingga 8 minggu kerja. Waktu tersebut mencakup antrean jadwal uji laboratorium (1-3 minggu), pelaksanaan uji fisik RF dan EMC (1-2 minggu), penyusunan Laporan Hasil Uji / LHU (1 minggu), serta proses verifikasi dokumen dan penerbitan sertifikat digital di Kominfo (1-2 minggu).

Jika perangkat saya menggunakan modul ESP32 yang sudah bersertifikat, apakah saya tetap harus sertifikasi?

Ya, produk akhir yang dijual ke pasar dengan merek, model, dan casing sendiri tetap wajib memiliki sertifikat tipe perangkat akhir. Namun, karena modul radio utamanya (ESP32) sudah mengantongi sertifikat SDPPI dari pabrikan, pemohon dapat mengajukan sertifikasi jalur turunan (host integration) yang pengujiannya lebih sederhana dan lebih hemat biaya, fokus pada emisi EMC dan keamanan kelistrikan casing luar.

Mengapa perangkat LoRaWAN dengan frekuensi 868 MHz dilarang keras di Indonesia?

Frekuensi 868 MHz di Indonesia telah dialokasikan oleh pemerintah untuk layanan telekomunikasi seluler dan operasional radio berizin lainnya. Penggunaan LoRaWAN 868 MHz menimbulkan interferensi terhadap jaringan operator nasional. Berdasarkan Kepmenkominfo No. 107/2019, frekuensi resmi untuk LoRa di Indonesia adalah rentang 920 MHz hingga 923 MHz (Band AS923-2).

Berapa unit sampel fisik yang harus diserahkan ke balai uji laboratorium?

Laboratorium uji seperti BBPPT umumnya meminta minimal 2 unit sampel hardware identik: Unit 1 adalah unit normal operasional lengkap dengan casing asli untuk pengujian radiasi over-the-air (OTA) dan EMC. Unit 2 adalah unit modifikasi teknis (conducted unit) di mana jalur antena diputus dan disambung dengan konektor kabel koaksial SMA 50 Ohm untuk disambungkan langsung ke instrumen Spectrum Analyzer.

Apakah laporan pengujian internasional (CE atau FCC) dapat digunakan tanpa uji fisik di Indonesia?

Dapat, asalkan laporan hasil uji (Test Report) tersebut diterbitkan oleh laboratorium luar negeri yang telah menandatangani perjanjian pengakuan timbal balik (Mutual Recognition Arrangement / MRA) dengan Republik Indonesia dan terdaftar resmi di Ditjen SDPPI Kominfo. Jalur ini dikenal sebagai evaluasi dokumen (paperwork evaluation).

Berapa lama masa berlaku Sertifikat SDPPI Kominfo?

Sertifikat SDPPI berlaku selama 3 tahun sejak tanggal penerbitan. Sebelum masa berlaku habis, pemegang sertifikat dapat mengajukan perpanjangan melalui sistem e-Sertifikasi selama tidak ada perubahan skematik hardware atau revisi spesifikasi teknis modul pemancar radio.

Apakah perorangan tanpa badan usaha dapat mengajukan permohonan sertifikasi SDPPI?

Berdasarkan regulasi perizinan berusaha berbasis risiko (OSS RBA) terkini, pemohon sertifikasi perangkat telekomunikasi wajib memiliki badan usaha yang berbadan hukum di Indonesia (PT, CV, atau Koperasi) yang memiliki NIB dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai. Pemohon perorangan tanpa izin usaha tidak dapat membuat akun di portal e-Sertifikasi SDPPI.

Apa yang terjadi jika perangkat IoT saya belum memenuhi syarat dalam pengujian laboratorium?

Jika ada parameter uji yang belum memenuhi syarat (Not Complied), balai uji menerbitkan laporan ketidaksesuaian. Pemohon diberikan waktu tenggang (biasanya 14 hingga 30 hari kalender) untuk melakukan perbaikan hardware atau firmware pada unit sampel uji dan mengajukan pengujian ulang pada parameter yang belum memenuhi syarat dengan biaya re-test parsial.

Bagaimana Sayuswa dapat membantu proses sertifikasi SDPPI perangkat kami?

Sayuswa menyediakan pendampingan mulai dari pra-uji di lab internal, pembuatan firmware test mode, audit skematik PCB untuk mencegah emisi harmonisa, penyiapan seluruh berkas teknis, hingga pengawalan pengujian di balai uji resmi agar proses sertifikasi selesai tepat waktu dengan efisiensi biaya yang terukur.


S

Ditulis oleh Tim Engineering Sayuswa Teknologi

Tim ahli Industrial IoT, Sistem Telemetri Lingkungan (AWS, AWLR, ARR), Otomasi PLC, dan Edge AI dengan pengalaman implementasi lapangan skala enterprise di berbagai kawasan industri, konsesi perkebunan, dan pabrik manufaktur di Indonesia.

S
Tim Technical & Sales Engineer
🟢 Online • Respon < 5 Menit
Halo! 👋 Selamat datang di PT Sayuswa Multi Teknologi. Ada proyek Industrial IoT, SCADA, Otomasi, atau Custom Software yang ingin Anda konsultasikan hari ini?
18:49
Topik Diskusi Cepat (1-Click):